Kualitas Pendidikan Indonesia Dalam Kacamata Karakter Bangsa

REP | 29 May 2012 | 13:59 Dibaca: 202   Komentar: 2   Nihil

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (UUD 1945 pasal 31 ayat 1)

Pada hakekatnya pendidikan merupakan hak asasi manusia yang telah termaktub pada dasar negara Indonesia. Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional definisi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Proses pendidikan berlangsung secara nature dan melalui proses pembelajaran. Manusia semenjak lahir memulai pendidikan dari melihat, mendengar, meniru dan mencipta. Aneh rasanya jika proses yang berjalan ongoing tidak berkolerasi dengan kulatitas pendidikan Indonesia.

Momentum Hardiknas (Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei) dan Harkitnas (Hari Kabangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei) menjadi cambuk bagi bangsa Indonesia. Kualitas pendidikan Indonesia berada di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Hal ini berdasarkan hasi survei World Competitiveness Year Bool tahun 1997-2007 menunjukan bahwa dari 47 negara yang disurvei, pada tahun 1997 Indonesia berada pada urutan 39 dan pada tahun 2007 dari 55 negara yang disurvei, Indonesia menempati posisi ke-53. Hal ini perlu menjadi catatan besar bagi kita selaku objek maupun subjek pendidikan. Ironi dan dilema pendidikan Indonesia memunculkan pendapat bahwa pelajar dan mahasiswa hanya menjadi ‘Buruh’. Meraka hanya dijejali dengan materi, diwajibkan mengikuti pembelajaran dalam kelas tanpa memperhatikan pembelajaran lingkungan, pembelajaran masayarakat dan kepekaan sosial. Kualitas pendidikan Indonesia bak si kaya dan si miskin, sehingga akan banyak pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang termiskinkan pendidikan. Belajar hanya secara normatif tanpa memperhatikan kepekaan sosial dan aplikasi dalam bermasyarakat. Raga yang berpendidikan tapi jiwa tak berpendidikan.

Kondisi yang memprihatinkan menjadikan makna kualitas pendidikan dipertanyakan. Penulis melihat kualitas pendidikan sebagai nilai pemahaman proses pembelajaran dan nilai realisasi karakter bangsa. Karakter bangsa  cenderung tak tersentuh secara nyata pun jika ada hanya sebatas proses pemahaman tentang karakter bangsa. Dewasa ini di media cetak, elektronik dan media internet banyak memberitakan tentang kasus jual beli kunci ujian, contek mencontek, plagiatisme, bahkan kasus kriminal yang dilakukan oleh pelajar menunjukan nilai realisasi karakter bangsa tidak terwujud nyata. Fenomena ini muncul akibat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi antara lain : 1) Rendahnya sarana fisik, 2) Rendahnya kualitas guru, 3) Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, 4) Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, 5) visi dan moralitas pendidik serta anak didik yang rendah dan 6) Mahalnya biaya pendidikan. Memang menjadi masalah serius di negeri ini. Anggaran pendidikan yang sudah tinggi tidak menjamin sarana fisik yang baik dan biaya pendidikan yang terjangkau, penyebabnya jelas moralitas masyarakat yang mementingkan golongan, kepetingan pribadi dan mendapat keadaan yang tepat. Momok ini hanya bisa hilang jika nilai luhur dan karakter bangsa benar-benar terrealisasikan. Masalah pemerataan pendidikan sangat jelas timbul antara wilayah barat dan wilayah timur. Sungguh memprihatinkan ketika fragmentasi dan posisi pandang pendidikan dibedakan menurut wilayah.

Masih Adakah Ruang Untuk Anak Jalanan

Hampir saja lupa kalau 23 Juli telah ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Momentum seperti ini seharusnya bisa dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap silang-sengkarutnya dunia anak yang terkebiri dan termarginalkan. Tak jarang anak-anak dari keluarga tak mampu sering “dipaksa” untuk secepatnya menjadi dewasa dengan beban tanggung jawab ekonomi keluarga secara berlebihan sehingga mereka tak sempat menikmati masa kanak-kanak yang ceria dan menyenangkan. Sudut-sudut kota pun sarat dengan keliaran anak-anak jalanan. Ironisnya, tak sedikit aparat yang menilai kehadiran mereka sebagai sampah masyarakat yang mesti dikarantina tanpa ada kemauan politik untuk membebaskan mereka dari cengkeraman kemiskinan dan ketidakadilan.
Anak jalanan, agaknya masih menjadi salah satu problem klasik negara-negara berkembang, termasuk di negara kita. Kehadiran mereka di sudut-sudut kota yang pengap dan kumuh bisa jadi sangat erat kaitannya dengan jeratan kemiskinan yang menelikung orang tuanya. Masih jutaan keluarga di negeri ini yang hidup di bawah standar kelayakan. Untuk menyambung hidup, mereka dengan sengaja mempekerjakan anak-anak untuk berkompetisi di tengah pertarungan masyarakat urban yang terkesan liar dan kejam. Kekerasan demi kekerasan seperti mata rantai yang menempa sekaligus menggilas anak-anak miskin hingga akhirnya mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang terbelah. Tentu saja, kita tidak bisa bersikap apriori dengan mengatakan, “Salahnya sendiri, kenapa miskin?” Hmmm … kalau saja mereka punya pilihan untuk dilahirkan, sudah pasti tak ada seorang pun anak manusia yang ingin lahir dan besar di tengah-tengah deraan kemiskinan orang tuanya.
Dari sisi latar belakang kehidupan keluarga yang sangat tidak nyaman untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, sesungguhnya tak ada tempat untuk menyia-nyiakan anak-anak miskin yang terlunta-lunta hidup di jalanan. Kehadiran mereka justru perlu diberdayakan dengan sentuhan lembut penuh kemanusiawian. Namun, berkembangnya sikap latah dan kemaruk ingin menjadi kaum borjuis dan bergaya hidup feodal secara instan agaknya telah membakar dan menghanguskan nilai-nilai kemanusiawian itu. Alih-alih menyantuni, gaya hidup borjuasi dan feodalistik itu, disadari atau tidak, justru telah memosisikan anak-anak jalanan makin kehilangan kesejatian dirinya. Kata-kata kasar dan perlakuan tak senonoh sudah menjadi hiasan hidup dalam keseharian anak-anak jalanan. Orang-orang kaya yang seharusnya bisa memberdayakan dan menggerakkan semangat hidup mereka justru makin tenggelam dalam sikap hipokrit, pongah, dan kehilangan kepekaan terhadap nasib sesama.
Kondisi itu diperparah dengan sikap negara yang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan memadai buat mereka. Melalui tangan-tangan aparatnya, anak-anak jalanan justru digaruk dan dihinakan di atas mobil bak terbuka; diarak dan dipertontonkan kepada publik. Sungguh, sebuah perlakuan purba yang jauh dari nilai-nilai kesantunan masyarakat beradab.
Kini, ketika momentum HAN itu tiba, tak jugakah kita tergerak untuk menjadikan anak-anak jalanan sebagai generasi masa depan yang punya hak untuk hidup secara layak di bumi yang konon “gemah ripah loh jinawi” ini? Sudah tak ada ruangkah bagi mereka untuk bersemayam di dalam rongga hati kita hingga akhirnya mereka benar-benar harus kehilangan masa depan? ***

10 Rekor Kekayaan Alam Indonesia

Sebagai warga negara Indonesia kita harus bangga karena Indonesia memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan negara lain. Berikut ini 10 daftar rekor yang dimiliki oleh negara ini.
1. Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni.

Indonesia

2. Indonesia memiliki 3 dari 6 pulau terbesar didunia, yaitu Pulau Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia dgn luas 539.460 km2), Pulau Sumatera (473.606 km2) dan Pulau Papua (421.981 km2)

Pulan Kecil

3. Indonesia adalah Negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 ribu km2 dan panjang pantai sekitar 81 ribu km2 atau hampir 25% panjang pantai di dunia.

Laut

4. Indonesia merupakan Negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis, dimana di Papua saja terdapat 270 suku. Menggunakan 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa tersebut

Suku Suku Indonesia

5. Indonesia adalah penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia (20% dari suplai seluruh dunia) juga produsen timah terbesar kedua.

LNG

6. Indonesia memiliki Terumbu Karang (Coral Reef) terkaya di dunia (18% dari total dunia) dan memiliki species ikan hiu terbanyak di dunia (150 species).

Terumbu Karang

7. Indonesia menempati peringkat pertama dalam produk pertanian, yaitu cengkeh (cloves) & pala (nutmeg), serta peringkat kedua dalam karet alam (Natural Rubber) dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil).

cengkeh

8. Indonesia adalah pengekspor terbesar kayu lapis (plywood), yaitu sekitar 80% di pasar dunia.

Kayu Lapis

9. Indonesia memiliki biodiversity Anggrek terbesar didunia yaitu sekitar 6 ribu jenis anggrek, mulai dari yang terbesar (Anggrek Macan atau Grammatophyllum Speciosum) sampai yang terkecil (Taeniophyllum, yang tidak berdaun), termasuk Anggrek Hitam yang langka dan hanya terdapat di Papua.

Bunga Anggrek

10. Memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman ini bermanfaat ntuk mencegah pengikisan oleh air laut atau abrasi pantai

Hutan Bakau

Rekor di atas sebenarnya hanya sedikit dari sekian banyak rekor-rekor berkaitan dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini. Termasuk posting saya sebelumnya yaitu Burung Cendrawasih yang terkenal dengan bird of paradise dan hanya ada di Papua.

Masa Remaja Rentan Alami Gangguan Kejiwaan

Rabu, 25 April 2012 18:22 wib

Gustia Martha Putri - Okezone

Remaja stres (Foto: Corbis)

GEJALA gangguan kejiwaan bipolar muncul, umumnya di usia 15 hingga 24 tahun. Sebanyak 30 persen remaja yang depresi berujung menjadi bipolar.

"Depresi pada masa remaja harus hati-hati karena mengarah ke bipolar. Kita semua pernah mengalami sedih, kecewa, putus dari pacar, dan mengalami episode depresi. Itu normal wajar, karena nantinya akan kembali pada keadaan awal. Tapi kalau itu terjadi pada remaja, harus lebih hati-hati karena sekitar 30 persen bisa menjadi bipolar. Biasanya yang rentan adalah memiliki faktor genetik, dalam riwayat keluarganya ada yang mengalami gangguan mood," tutur Dr. AA Ayu Agung Kusumawardhani, SpKJ (K), Kepala Departemen Psikiatri RSCM dalam seminar media "Gangguan Bipolar: Dapatkah Dikendalikan?" di Ruang Dua Mutiara 1, Hotel JW Marriot Jakarta, Rabu (25/3/2012).

Prevalensi gangguan bipolar sendiri selama kehidupan cukup tinggi dengan rasio laki-laki dan perempuan sama. Rata-rata usia awitan (awal mula muncul gangguan) adalah 15 hingga 24 tahun.

"Penyebab terjadinya gangguan bipolar bersifat multifaktor yang mencakup faktor genetik, biologi otak, serta peristiwa-peristiwa kehidupan dan keadaan lingkungan yang menimbulkan stres atau disebut stressor psikososial. Faktor genetik menyebabkan seseorang rentan dan bila yang bersangkutan mengalami stres psikososial yang tidak bisa ditanggulangi dan atasi, maka terjadilah gangguan bipolar," jelas Prof. Dr. dr. Tuti Wahmurti A. Sapiie, SpKJ(K), Perwakilan Majelis Kehormatan Profesi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJI) dalam acara yang sama.

Bagi keluarga perlu dukungan secara moril dan menerapkan budaya pasrah.

“Perlu ada edukasi bagi keluarga agar terus memberikan dukungan. Keluarga juga sebagai pemberi edukasi dan dorongan moril tentang bagaimana menjalani hidup. Budaya pasrah itu juga baik adanya. Yakni menerima kenyataan bahwa kita memiliki keterbatasan. Remaja harus selalu dibekali bahwa hidup harus memiliki kearifan,” ucap Prof. Tuti.

Bila sudah ada tanda-tanda gangguan bipolar, maka harus segera mencari bantuan ahli yang tepat. Untuk menyeimbangkan kembali zat-zat kimia alami otak, diperlukan obat yang akan membantu otak agar semua sistemnya bekerja harmonis kembali dan secara bertahap tercapai keseimbangan di antara zat-zat kimia alami otak. Obat ini disebut mood stabilizer. Dengan kemajuan teknologi kedokteran, saat ini telah ditemukan beberapa jenis mood stabilizer yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan keunikan penderita.

Hak Pendidikan Anak Jalanan Terlupakan

Hak Pendidikan Anak Jalanan Terlupakan

Oleh : Nahot Sihaloho. Pengamen dan pengemis anak bukan pemandangan baru di kota-kota besar. Ada yang merasa kasihan dan prihatin, tak sedikit juga yang sinis dan tak peduli. Anak jalanan dianggap sebagai sampah yang berjalan di perempatan-perempatan kota karena keberadaannya mengganggu pemandangan. Bahkan ada tindakan represif yang masih dilakukan pihak berwajib, menangkap dan membawa secara paksa ke dinas sosial setempat. Banyak juga yang mendapat pelecehan seksual di jalanan. Anak jalanan seakan menjadi buronan melebihi para koruptor yang harus diseret di tengah-tengah keramaian kota. Padahal sebenarnya mereka hanya membutuhkan pendidikan berkelanjutan yang gratis dan aman dari segala bentuk kekerasan.

Problem paradigma berpikir karena cemoohan sebagai anak jalanan yang kemudian mendarah daging dalam benak tiap anak menjadi penyebab mereka tak ingin lagi bersekolah. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak jalanan hingga terungkap ke publik hanyalah sebuah fenomena sekilas dari kasus-kasus kekerasan yang sebenarnya sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak jalanan. Oleh karena itu, tidaklah terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa anak jalanan senantiasa berada dalam situasi yang mengancam perkembangan fisik, mental dan sosial bahkan nyawa mereka.

Pandangan dominan masyarakat masih memvonis anak jalanan sebagai "anak liar", "kotor" "biang keributan", dan "pelaku kriminal". Adanya stigmatisasi ini tentu saja akan melahirkan tindakan-tindakan yang penuh prasangka dan cenderung akan mengesahkan jalan kekerasan di dalam menghadapi anak jalanan. Seandainya-pun terjadi berbagai bentuk kekerasan yang keji dan tidak manusiawi atau sampai menghilangkan nyawa, peristiwa tersebut belum tentu menjadi kegelisahan dan menggelitik hati nurani publik. Atau bisa jadi ada pihak yang justru mensyukuri dan menilai bahwa peristiwa tersebut memang layak diterima oleh anak-anak jalanan.

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah merupakan harapan dan cita-cita seorang anak. Tidak ada seorang anakpun yang  dilahirkan bercita-cita menjadi anak jalanan. Anak merupakan bagian dari komunitas seluruh manusia di muka bumi. Tanpa terkecuali anak jalanan. Mereka bukan binatang, sampah, atau kotoran yang menjijikkan. Anak jalanan juga manusia yang mempunyai rasa dan hati.  Dikejar-kejar, ditangkap, diboyong ke truk secara paksa, diinterogasi bersama-sama dengan preman, pencuri, perampok, bahkan pembunuh tanpa memikirkan bagaimana cara  hak-hak mereka bisa terpenuhi. Usaha-usaha represif haruslah dihindari dan menjadi cara terakhir dalam menertibkan anak jalanan. Cara tersebut sangat tidak baik bagi perkembangan mental anak. Pencegahan merupakan cara yang terbaik dalam mengatasi  anak jalanan. Apabila faktor-faktor yang menyebabkan mereka turun ke jalanan dapat diminimalisir maka bukan tidak mungkin pula aktifitas anak jalanan dapat berkurang.

Peran Pemerintah-masyarakat

Mengingat meningkatnya jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun tentulah menuntut kita sebagai manusia ber-ideologi Pancasila untuk menemukan solusinya. Tentu saja solusi yang dimaksud adalah suatu solusi yang manusiawi dan baik bagi mereka bukan saja semata-mata baik bagi kita atau pemerintah!.

Namun, masalah anak jalanan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberantasnya. Sebagai bagian dari realitas sosial, dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan disini. Peranan pranata sosial seperti keluarga, organisasi pemuda dan masyarakat, maupun LSM yang bergerak di bidang sosial sangat dibutuhkan disini. Dengan bersinerginya berbagai komponen ini, maka komunitas mereka bisa diminimalisir sehingga mereka tidak perlu lagi berpikiran untuk melakukan kegiatan ekonomi dijalanan lagi. Anak-anak ini bisa mengenyam pendidikan, memperoleh pengetahuan tentang etika dan moral yang nantinya akan melahirkan generasi yang berkualitas dan beradab.

Mahasiswa sebagai generasi muda terdidik dapat menjadi salah satu komponen yang dapat mengupayakan penghapusan fenomena anak jalanan ini. Dengan kemampuan intelektual yang telah terasah, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilannya untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak jalanan ini. Tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk mengabaikan tugas ini, karena mahasiswa juga memiliki tanggungjawab sosial bagi masyarakatnya sebagaimana yang tercantum dalam salah satu point dalam Tri Dharma dari perguruan tinggi, yaitu bakti kepada masyarakat.

Menghapus stigmatisasi anak jalanan sebagai ‘orang buangan’ menjadi sangat penting. Patut disadari bahwa anak-anak jalanan adalah korban baik sebagai korban di dalam keluarga, komunitas jalanan, dan korban pembangunan. Untuk itu kampanye perlindungan terhadap anak jalanan perlu dilakukan secara terus menerus setidaknya untuk mendorong pihak-pihak di luar anak jalanan agar menghentikan aksi-aksi kekerasan dan memberi ruang pendidikan agar pepatah gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dapat berlaku juga bagi mereka.***

Penulis adalah Guru Swasta di Medan, email: nahotsihaloho@gmail. com

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia

2 Maret 2011 || community.bps.go.id
Pada akhir tahun tujuh puluhan orang mengenal istilah stagflation (stagnation and inflation), di mana inflasi terjadi berbarengan dengan stagnasi. Dewasa ini Indonesia menghadapi dua kondisi yang terjadi secara simultan yang sifatnya antagonistis, yakni pertumbuhan ekonomi berlangsung serentak dan kemiskinan. Dari satu segi, kondisi makro ekonomi berada dalam keadaan yang cukup meyakinkan.

Tingkat inflasi relatif cukup terkendali pada tingkat satu digit, import-eksport berjalan cukup baik, tingkat bunga lumayan rendah dan cadangan devisa cukup tinggi untuk dapat menjamin import dalam waktu sedang, investasi cukup tinggi (angka-angkanya boleh dilihat sendiri dalam Laporan BPS, Laporan Bank Indonesia dan Nota Keuangan).

Tetapi dari segi mikro, pengangguran dan kemiskinan makin meningkat. Urbanisasi meningkat terutama dari kelompok miskin dan pengemis. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga disemua kota-kota besar seluruh Indonesia. Semua ini menandakan adanya kemiskinan dan sempitnya kesempatan kerja di pedesaan.

Dibandingkan dengan banyak negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak rendah. Bahkan ketika krisis keuangan global yang menimpa hampir semua negara, sebagai akibat dari krisis kredit perumahan (prime morgate loans) di Amerika, yang bermula pada tahun 2006 sampai tahun 2009, ekonomi Indonesia tidak mengalami goncangan yang berarti.

Kemampuan untuk meredam akibat dari keuangan ini dapat terjadi berkat kebijakan makro ekonomi yang hati-hati dan tepat, di samping kondisi keterbukaan yang memangnya tidak sebesar negara-negara tetangga seperti Singapore dan Malaysia.
Kemampuan Indonesia bertahan terhadap krisis keuangan tersebut menimbulkan keyakinan rakyat pada kemampuan pemerintah SBY Periode I, sehingga dapat memenangkan Pemilihan Umum untuk Priode II. Sayangnya keberhasilan dalam bidang ekonomi pada tataran makro ini tidak mampu menekan tingkat kemiskinan yang sejak lama sudah berlangsung.

Selama masa yang panjang, sejak beberapa dekade yang lalu, di Indonesia berlangsung proses pemiskinan desa secara berkelanjutan. Dalam Era Orde Baru dikenal kebijaksanaan peningkatan ekspor non-migas. Sub-sektor industri non migas ini menjadi prioritas utama. Berbagai fasilitas diberikan kepadanya, termasuk hak untuk membayar upah buruh rendah.

Upah buruh murah ini memang telah menjadi trade mark Indonesia dalam promosi penarikan modal asing. Asumsi yang dipakai, bahwa dengan upah buruh yang murah, maka harga pokok barang-barang yang diproduksi akan murah. Dengan demikian, produk eksport Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi. Padahal, meskipun harga pokok mempunyai korelasi dengan daya saing, karena barang dapat dijual dengan harga murah, tetapi daya saing suatu barang tidak sekadar ditentukan oleh harga (pokok), tetapi juga oleh kualitas barang, teknik marketing , politik/ diplomasi dan lain-lain.

Agar buruh (termasuk PNS) dapat hidup, maka harga bahan makanan harus dapat dipertahankan rendah. Inilah yang menjadi tugas pokok Bulog sejak waktu itu. Jika harga bahan makanan dalam negeri naik, Bulog segera harus mengimpor dari luar negeri. Rendahnya harga bahan makanan yang note bene hasil produksi petani, mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan petani di daerah pedesaan secara berkelanjutan.

Perbedaan dua kondisi yang yang berlangsung secara terus menerus tersebut selama masa yang panjang telah mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk di Indonesia. Hal yang perlu diindahkan adalah, jika ketimpangan pendapatan antar penduduk sudah sangat lebar, akan terdapat kecenderungan mengaburnya pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran dari pembangunan. Artinya, setiap kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, sulit dirasakan, pada saat yang sama boleh jadi sedang berlangsung proses pemiskinan.

Sebagai contoh dari keadaan ini dapat ditunjukkan dengan angka-angka sederhana sebagai berikut:

Jika misalnya, suatu negara berpenduduk 100 juta orang, terdapat 5% penduduk dengan pendapatan rata-rata US$ 300.000 per tahun, sementara 95% lainnya berpendapatan US $ 3000 per tahun (setingkat pendapatan rata-rata Indonesia sekarang). Andaikan, jika golongan penduduk kaya yang 5% itu naik pendapatannya 10% per tahun, sementara golongan menengah ke bawah yang 95% itu mengalami penurunan pendapatan per tahun sebesar 20%, akan terjadi kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 5,21%. Hal ini dapat ditunjukan dengan perhitungan sederhana seperti berikut.

1. Total pendaptan semula adalah:
a. 5 Juta X US$ 300.000 = US$ 1.500.000
b. 95 Juta X US$ 3.000 = US$ 285.000
Total pendaptan US$ 1.785.000

2. Kalau kemudian terjadi kenaikan pendapatan 10% dari golongan kaya (5%), dan pendaptan golongan miskin turun 20%, maka akan terlihat:

a. Total pendapatan penduduk kaya yang 5% menjadi = US$ 1.500.000 + US$ 150.000 = US$ 1.650.000
b. Total pendapatan penduduk menengah dan miskin yang 95% adalah = US$ 285.000 - US$ 57.000 = US$ 228.000.

3. Total pendapatan nasional baru adalah = US$ 1.650.000 + US$ 228.000 = US$ 1.878.000. Ini berarti telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar =

US$ 1878.000 – US$ 1.785.000 = US$ 93.000 atau sama dengan (93.000 / 1.785.00) x 100% = 5,21%.

Dengan demikian dapat dipahami mengapa meskipun kita mengalami kenaikan pendapatan per kapita setiap tahun sekitar 5 - 6%, kemiskinan dalam masyarakat makin bertambah. Inilah barangkali yang dapat disebutkan sebagai growth with poverty atau bisa kita singkat sebagai groverty, atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai pertumbuhan dengan kemiskinan atau disingkat sebagai pertumkin. Meskipun contoh tersebut memang dikemukakan secara agak menyolok, tetapi bagaimanapun, inilah yang sedang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Akibat dari keadaan ini tidak mengherankan, kalau di satu pihak ada yang mengklaim bahwa proses pembangunan nasional berjalan mulus, ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita tiap tahun. Di lain pihak ada yang menuduh, pembangunan ekonomi gagal karena tidak dapat menghilangkan kemiskinan.

Singkatnya, yang menjadi masalah adalah melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk dalam masyarakat, yang tidak sepenuhnya dapat ditunjukkan hanya dengan menggunakan indeks gini ratio. Untuk mengatasinya, diperlukan adanya pengamatan yang lebih seksama di lapangan dan kebijakan yang bersifat affirmatif memihak kepada golongan miskin, terutama kepada mereka yang ada di pedesaan.

*) Said Zainal Abidin adalah ahli majanemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

MASYARAKAT PEMBELAJAR

Belajar merupakan merupakan proses yang terus kita jalani dari kecil hingga saat ini.  Hal tersebut terjadi karena kita memahami bahwa di dalam proses belajar ada upaya untuk membentuk kematangan diri dan meningkatkan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Oleh sebab itu kami meyakini kemauan belajar masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, apabila beberapa faktor pendukung terpenuhi.  Faktor pendukung belajar tersebut di antaranya tersedianya infrastruktur dan terjangkaunya biaya untuk membeli buku-buku bermutu atau pun mengikuti training-training berkualitas yang diadakan secara umum.
Salah satu proses pembelajaran bisa kita peroleh melalui training dengan kualitas baik, yang biasanya diikuti dengan biaya tinggi.  Karena menggunakan biaya yang tidak sedikit terkadang kebutuhan akan training sering kali identik untuk perusahaan-perusahaan papan atas, sementara perusahaan-perusahaan skala menengah mengurungkan niatnya karena terkendala anggaran walaupun mereka juga sangat membutuhkan.
Peserta yang diikutkan dalam training biasanya ditentukan oleh perusahaan, contohnya minimal level staff atau Manager sehingga untuk para karyawan dibawahnya seperti security, office boy, cleaning service dan driver  terkadang perusahaan sering kali mengesampingkan dengan alasan anggaran ataupun karena mereka belum saatnya mengetahui materi seputar leadership, service, commnunication dan sebagainya.
Masyarakat Pembelajar adalah masyarakat yang mau belajar kepada siapapun, dimanapun dengan keterbatasan yang dimiliki. Tidak peduli perusahaan besar atau kecil, karyawan level atas ataupun bawah, semua membutuhkan proses belajar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu di masa depan. Tentunya individu yang berkembang dan maju akan mendongkrak kinerja perusahaan di mana dia bekerja.
Oleh karena itu, Masyarakat Pembelajar hadir untuk membantu memberikan pelatihan-pelatihan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat, organisasi maupun perusahaan yang sangat membutuhkan, dengan biaya yang sangat minim.
Harapan kami apabila boleh meminjam tagline dari suatu perusahaan penerbangan “Now Everyone can Fly”, maka kami akan menggunakan “Now Everyone can learn” kita berusaha akan menjadikan “Best – Low Cost Training”.